Dari Logistik ke Hunian: Respons Pemerintah Terhadap Bencana Aceh

Penanganan banjir yang melanda Aceh sejak akhir 2025 hingga awal 2026 terus dilakukan secara berlapis oleh pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana hidrometeorologi di Aceh telah berdampak pada puluhan kabupaten/kota dengan lebih dari 100.000 unit rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor (Antara, 9 Januari 2026). Skala dampak yang besar ini membuat proses pemulihan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, terlebih di tengah cuaca ekstrem dan hujan berulang.

Dalam fase tanggap darurat hingga transisi pemulihan, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyalurkan lebih dari 1.300 ton bantuan logistik ke wilayah Sumatra, termasuk Aceh, berupa pangan, perlengkapan keluarga, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya (Antara, 7 Januari 2026). Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, distribusi dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan helikopter. Di sisi layanan kesehatan, sekitar 700 lebih tenaga medis dan relawan kesehatan telah dikerahkan untuk melayani warga terdampak di pos pengungsian dan desa-desa terisolasi (BNPB, 8 Januari 2026).

Masalah air bersih yang masih dirasakan sebagian warga juga menjadi perhatian. Pemerintah mengerahkan puluhan truk tangki air bersih ke sejumlah kabupaten terdampak, termasuk Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama jaringan air belum pulih sepenuhnya (Sekretariat Kabinet RI, 6 Januari 2026). Selain itu, status tanggap darurat di beberapa wilayah diperpanjang agar mobilisasi alat berat, personel, dan logistik dapat terus dilakukan tanpa hambatan administratif (Antara, 8 Januari 2026).

Pemerintah juga mulai masuk ke tahap rehabilitasi dengan menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat, sembari melakukan pendataan rinci untuk pembangunan hunian tetap. Sejumlah hunian sementara ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian (Antara, 10 Januari 2026). Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak berhenti pada respons awal, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan jangka menengah hingga kehidupan warga kembali pulih secara bertahap.